Pengurusan Kontrak Tambang Diperpanjang 5 Tahun?

Posted on

Pemerintah kaji tenggat waktu pengajuan perpanjangan kontrak industri tambang, menyusul revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 77/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam PP 77 menyatakan, permohonan perpanjangan operasi diajukan paling cepat dua tahun. Dan, paling lambat enam bulan sebelum kontrak berakhir.

Terkait hal itu, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar membenarkan adanya pembahasan mengenai batas waktu pengajuan perpanjangan kontrak. Namun Candra, sapaan akrabnya, enggan membeberkan periode waktu yang dibahas tersebut. “Berapa lamanya (pengajuan) perpanjangan sedang dibahas,” kata Arcandra di Jakarta, Jumat (2/12/2016).

Kabar yang beredar, perusahaan pertambangan dapat mengajukan perpanjangan paling cepat lima tahun. Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini Arcandra tidak menyangkal atau membenarkan. “Itu masih kami bahas,” ujarnya.

 kontrak-tambang

Sebagai informasi, Kementerian ESDM sebenarnya pernah mengkaji perubahan tenggat waktu pengajuan perpanjangan kontrak. Di kala Sudirman Said menjabat sebagai Menteri ESDM perpanjangan operasi tambang direncanakan paling cepat 10 tahun sebelum masa kontrak berakhir. Pembahasan itu berlangsung pada 2015 silam. Hanya saja hingga hari ini revisi tersebut belum terwujud.

Masa pengajuan perpanjangan kontrak yang tercantum dalam PP 77 membelenggu pemerintah dalam memberi kepastian usaha. Sebagai contoh keinginan PT Freeport Indonesia untuk segera mendapatkan perpanjangan kontrak.

Pasalnya kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu berakhir pada 2021 mendatang. Freeport meminta kepastian perpanjangan lantaran mengembangkan bisnisnya ke tambang bawah tanah di Papua dan memperbesar kapasitas fasilitas pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur.[ipe]

Sumber : http://ekonomi.inilah.com